Sometimes the Cure Is Worse

Impotence and loss of bladder control are the humiliating side effects of treating prostate cancer by surgery. Yet as this kind of tumor grows very slowly, it might be possible to retain one’s dignity and live just as long without treatment.

So some urologists argue that the cure is worse than the disease. Dr. James Talcott of the Dana Farber Cancer Center in Boston directed a study that looked at data from 192 patients as three hospitals associated with Harvard University.

In the month before the study, some 77% of patients who’d undergone surgery reported they were impotent and 40% said they wore pads for urinary incontinence. The figures for men who had undergone radiation therapy were only 41% and 5%. The findings fuel the debate about removing the gland in men who show early signs of cancer.

Pemilu, Pesta yang Bikin Susah Masyarakat

Kampanye pemilihan umum (yang identik dengan pesta demokrasi) belum genap sepekan, tetapi sudut-sudut Jakarta – termasuk di tengah dan pinggir kota juga sih – sudah semakin semrawut saja. Tak hanya kemacetan yang menjadi-jadi, tetapi juga “keindahan” lingkungan menjadi obyek yang dirusak.

Masalah kemacetan – yang tidak ada kampanye pun sudah menjadi pemandangan keseharian – dengan adanya pengerahan massa, konvoi dan raja jalanan (kapan lagi bisa ugal-ugalan di jalan raya secara kolektif, kalau bukan saat kampanye), rasanya sulit untuk bergerak di jalanan kota Jakarta.

Yang lebih parah, tidak tertibnya kontestan pemilu – baik partai, caleg maupun DPD – dalam memasang, menempel dan menyebarkan materi kampanye mereka (ini bisa berupa baliho, poster, sticker, bendera, dan juga brosur). Lihat saja, mulai jalan protokol, pintu tol, pohon-pohon pelindung pinggir jalan, gedung dan sarana umum, sampai tembok warga masyarakat, tidak ada yang luput dari sasaran penempelan dan pemasangan.

Sebenarnya, aku tidak ambil pusing berapa miliar yang dikeluarkan ribuan caleg DPR tingkat pusat sampai kota/kabupaten (apalagi sampai memikirkan darimana uang itu berasal) untuk membuat berbagai atribut tersebut. Tetapi, mestinya, cara memasang dan menempel harus tetap beretika dan tidak melanggar tata aturan. Bukan malah membuat kesal.

Contoh konkritnya, tembok depan rumahku – begitu buka pagar rumah nih… – langsung disuguhi poster caleg (entah siapa dia, nomor berapa, partai apa, aku nggak merhatiin karena ndak ada untungnya). Itu baru buka pagar, belum lagi jalan seratus meter ke jalan utama, sudah nggak kehitung ratusan (atau ribuan) sticker sejenis, bendera partai, spanduk, umbul-umbul dan apapun namanya yang nemplok dipagar rumah warga dan pepohonan. Sungguh jorok !

Memang, ini pesta demokrasi lima tahunan. Tapi tidak harus semau gue, dan mengabaikan kepentingan (pribadi) masyarakat. Aku yakin, begitu masa kampanye selesai, para “penanggung jawab” partai ataupun caleg tak akan mau membersihkan dengan tuntas sisa hajatannya. Dan itu masih akan ditambah “kejorokan” lebih parah saat masa kampanye calon presiden nanti. Padahal, sisa-sisa “kotor” saat pilkada Gubernur DKI tahun lalu masih belum hilang lho.

Inilah Indonesia. Namanya saja “pesta” tapi kenyataannya bukannya menyenangkan warga masyarakat, malah bikin susah. Mana terus-terusan lagi!

Sepakbola Indonesia, Mau Dibawa Kemana ?

Miris dan mengenaskan, itulah kata yang menurutku tepat untuk menggambarkan kondisi sepakbola nasional saat ini. Bukan saja masalah yang selalu “bersahabat” dengan para pengurus otoritas sepakbola negeri ini, tetapi roda kompetisi juga berantakan, meski sudah menyandang predikat – yang sepertinya terlalu berat – Liga Super Indonesia (Indonesian Super League).

Masalah pengurus PSSI yang banyak berhadapan dengan meja hijau, rasanya tidak perlu dibahas lagi (karena bisa seperti sinetron di televisi kita yang tidak pernah ada juntrungannya kapan akan berakhir). Mulai dari Ketua Umum sampai Bendahara bergiliran masuk penjara karena jerat korupsi. Ironisnya, tetap dipertahankan dengan alasan loyalitas dan harus dibedakan urusan politik dengan sepakbola. Bukan main !

Roda kompetisi? Setali tiga uang. Hampir tiap bulan ada penundaan pertandingan – baik di Liga Super, Divisi Utama maupun Divisi Satu – dengan alasan yang dibuat sedemikian rupa, agar masyarakat mau memaklumi. Padahal klub sudah kembang kempis cari dana talangan untuk bisa berkompetisi. Bahkan beberapa pengurus klub harus berurusan dengan pengadilan (dan KPK) karena coba-coba memainkan dana APBD.

Runyamnya, minggu ini beberapa Kepolisian Daerah (Polda) – sesuai instruksi Kapolri – melarang kegiatan sepakbola diadakan selama masa kampanye dan pelaksanaan pemilihan umum dilangsungkan. Dan belum lagi ada solusi ditemukan agar kompetisi tidak molor sampai akhir tahun, sebuah berita duka datang dari Bontang tentang meninggalnya Jumadi Abdi (pemain Bontang PKT) setelah seminggu lebih dirawat di rumah sakit.

Ya, Jumadi Abdi – pemain muda bertalenta yang punya daya jelajah tinggi dan pernah dipanggil ke tim nasional – meninggal karena pecah usus halus, setelah terkena tendangan kaki saat bertabrakan dengan pemain Persela Lamongan. Memang, body-charge dalam sepakbola adalah wajar, tetapi bentuk kewajaran di sepakbola Indonesia sudah kebablasan.

Sebab, hukuman kartu (kuning maupun merah) ataupun skorsing hanya sebatas formalistas. Entah apa alasannya, pengurus PSSI selalu menganulir dan memberi “grasi” pada pemain nakal di sepakbola Indonesia. Jadi, kebrutalan di lapangan menjadi hal yang wajar, toh kalau dihukum (pasti) nanti akan diampuni.

Jadi, harusnya jangan pemain dan penonton yang selalu jadi kambing hitam, sebab kalau ditarik benang merahnya, justeru Pengurus PSSI yang sebenarnya tidak mampu mengatur organisasinya sendiri. Keterlaluan !

Istana Merdeka, Alternatif Wisata Kota Jakarta

Minggu kemarin, aku dapat kiriman artikel dari Drs. Winarto – kakak kelasku waktu di SMA – tentang sejarah dan seluk beluk Istana Negara yang ada di Jalan Merdeka Selatan - Jakarta Pusat, yang juga biasa disebut dengan Istana Merdeka. Menarik, karena Mas Win (begitu biasa aku memanggil) yang kini menjadi Kepala Sekretariat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), dengan cermat memaparkan sejarah istana kepresidenan ini sejak jaman Belanda sampai saat ini, sepanjang 18 halaman.

Dan memang tidaklah mungkin, kalau tulisan tersebut aku masukkan blog ini (bisa-bisa menjadi 20 bagian tulisan nantinya, hehehe...). Cuma, satu hal yang menarik dari tulisan Perwira Menengah TNI tersebut adalah makin tingginya minat masyarakat untuk datang – dan berwisata – ke istana yang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disebut dengan ”Istana untuk Rakyat”.

Sebagai informasi, Istana Merdeka ini sejak 24 Mei 2008 memang dibuka untuk umum oleh Pak SBY, meski hanya untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai 18.00 Wib. Untuk bisa masuk ke lingkungan istana, prosedurnya pun tidaklah rumit. Yang penting mematuhi aturan dan prosedur yang ditetapkan, wisata keliling istana bisa dimulai.

Dan, beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh setiap pengunjung tersebut (aku sadur dari tulisan Mas Winarto), diantaranya :

1. Pengujung yang membawa kendaraan, masuk menggunakan pintu Sekretariat Negara (Setneg), yaitu pintu sebelah barat dari Istana Merdeka. Selanjutnya mobil parkir di tempat parkir Setneg, dekat dengan Masjid Baiturrahim (samping barat Istana Merdeka).
2. Pengujung sebelum masuk Istana akan diadakan pengecekan oleh Paspampres dengan menggunakan alat metal detector maupun alat lainnya, dengan tujuan untuk tetap mensterilkan lingkungan Istana dari barang-barang yang bisa membahayakan.
3. Pengunjung wajib mengisi buku tamu.
4. Pengujung wajib berpakaian sopan, dan tidak boleh menggunakan celana jins maupun tidak bersepatu.
5. Pengunjung dilarang mengambil gambar, kecuali ditempat yang telah ditentukan.
6. Pengunjung berkeliling Istana akan dibantu oleh pemandu.
7. Pengunjung tidak dipungut biaya apapun selama berwisata di Istana.
8. Pengunjung tidak boleh merokok maupun membuang sampah disembarang tempat.

Nah, persyaratannya ndak rumit kan? Jadi, kalau anda (sekeluarga) sudah bosan dengan wisata kota yang dari itu ke itu – apalagi tidak punya banyak waktu untuk keliling-keliling – mengunjungi Istana Merdeka sebagai alternatif Wisata Kota Jakarta, juga bisa menjadi pilihan. Setidaknya, agar bisa tahu, seperti apa sih kantornya Presiden Republik Indonesia itu.

Suguhan Infotainment Televisi Kita Sudah Tidak Waras

Entahlah, aku memberi judul tulisan ini benar apa tidak, yang pasti menonton televisi – apalagi kalau pas nonton tayangan infotainment – membuat perut serasa mual dengan berita-berita sampah yang tidak jelas apa manfaat bagi pemirsanya.

Lihat saja, beberapa hari belakangan yang muncul di hampir semua infotainment televisi negeri ini adalah seputar perceraian artis (sebut saja A) yang tidak kunjung putus, perseteruan artis B dan C hanya gara-gara tersinggung ucapan “tidak level” atau kontroversi artis D yang doyan kawin sirih sesama selebritis. Atau juga, perebutan hak anak dari selebritis E yang kalau bicara (seolah-olah) paling tahu tentang mengasuh anak. Coba, ada nggak sisi positif yang bisa kita dapat, selain seputar aib dari selebritis (yang katanya juga manusia itu) ?

Yang terbaru, dan benar-benar nggak waras menurutku, adalah munculnya rekaman video berdurasi kurang dari 3 menit tentang penyerahan “keperawanan” artis remaja Dhea Imut kepada salah satu produser rumah produksi. Nggak waras, karena Dhea Imut yang baru berusia 13 tahun itu diberitakan rela berbuat seperti itu karena desakan ibunya sendiri, dengan iming-iming imbalan kontrak senilai 8 miliar!

Dan bisa diduga, beberapa hari kemudian yang muncul – masih di infotainment itu-itu juga – adalah konferensi pers sanggahan dari pihak yang merasa disudutkan. Dibumbui ekspresi marah, tertekan dan deraian air mata, dikatakan bahwa itu adalah bentuk pendzaliman yang keji, dan bla bla bla. Yang mendampingi? Ya pengacara itu-itu juga, yang wajahnya sering muncul di televisi sebagai spesialis pengacara artis bermasalah. Agar lebih meyakinkan, dimunculkan juga saksi ahli telematika, yang sudah dapat diterka siapakah beliau itu, hehehe….

Apakah ini menandakan dunia hiburan televisi bernama infotainment – yang dibungkus konsep berita dari dunia selebritis – sudah demikian ketat persaingannya, sehingga unsur moralitas dan norma kesusilaan tidak dihiraukan lagi? Apakah para “pembuat” infotainment tidak memikirkan dampak psikologis pemirsanya? Yang pasti, menurutku tayangan dengan kualitas rendah tersebut akan membuat masyarakat penikmat televisi semakin “sakit” selain karena himpitan ekonomi negeri yang terpuruk ini.